UPTD DISDIKDAS Kec.Tenggarong Sebrang Abaikan Hak Belajar Anak – Anak Dusun Berambai Bukit Pariaman Tenggarong

Bekasipost.com –   UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pendidikan  diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskkriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa dengan satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka ddan multi makna. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun, dari SD hingga SMP, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat maupun daerah  diseluruh wilayah Nusantara agar anak-anak usia sekolah mendapatkan layanan dan fasilitas belajar WAJAR 9 tahun.

E, Ibu Kadus foto bersama tamu didampingi warganya

UPTD Disdikdas kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara ternyata tidak berkomitmen dengan program nasional, WAJAR 9 tahun ini. Sudah hampir setahun, SD N 028 di dusun Berambai desa Bukit Pariaman, anak -anak usia sekolah di dusun ini ditelantarkan dan tidak belajar padahal minat belajar anak sangat tinggi. Dusun ini terpencil, ter”gencet” oleh wilayah  tambang dan jalan hauling pertambangan yang beroperasi di wilayah desa ini.

” Anak  terpaksa saya antar sendiri ke dusun tetangga luar, agar bisa sekolah. Pagi dan sore, saya antar jemput.Pernah 2 bulan, ada gurunya setelah berhenti setahun. Tapi sudah hampir 6 bulan, guru sekolah ini tidak datang lagi. Anak- anak tidak belajar lagi,” ungkap seorang bapak lelaki baya yang tidak mau diungkap namanya.

Kondisi SDN 028 yang sudah mulai rusak karena tidak berfungsi

” Kami sudah pernah lapor ke pihak desa agar  anak anak bisa belajar. Tapi, kami malah kena marah,’ ujar Encin, ketua dusun yang berjuang keras agar anak anak dusun bisa mendapatkan layanan sekolah. Ibu Ketua dusun ini pun berjuang bagaimana agar pemerintah desa peduli dengan kondisi dusun yang minus penerangan listrik dan air bersih sehingga  banyak  warganya meninggalkan dusun terpencil ini, pindah ke desa terbuka lain yang lebih menjanjikan dan memberi harapan hidup.

“Surat advokasi pernah dilayangkan oleh sebuah lembaga pemerhati pendidikan dari daerah lain kepada Hifsi G Fachrannas, ST, MSi,  kepala dinas (SKPD) pendidikan Kab.Kutai Kartanegara, tertanggal 19 Agustus 2018 dengan tembusan kepada  Edi Damansyah, PLT.Bupati Kab.Kutai Kartanegara. Bahkan konfirmasi atas kondisi tersebut, ke Suhari,SP,MSi tetapi sedang urusan dinas keluar dan diterima langsung oleh Suparman,S.Sos,Msi, sekretaris kecamatan tetapi tidak memberikan komentar apapun.

Surat itu disampaikan setelah kunjungan ke dusun ini dan prihatin melihat kondisi anak-anak yang lebih banyak bermain daripada belajar,’ tambah S yang merupakan warga dusun setempat. Tapi hingga saat ini belum ada tanggapan dan kemauan Pemda untuk mengurusi warganya. Kami bersama tokoh adat akan segera menindaklanjuti surat tersebut, ke pk Gunan, kepala UPTD Disdikdas kecamatan Tenggarong Sebrang untuk menuntut hak dasar anak-anak bangsa guna mendapatkan pendidikan sejak usia dini. UPTD abaikan hak asasi dasar anak – anak Indonesia” lanjut S  disampaikan kepada bekasipost.com, melalui medsos

Sebagai warga dusun, S sangat berharap agar pemerintah desa dan SKPD Disdik Pemkab.Kutai Kartanegara peduli dengan SD N 028, agar berjalan normal dan anak anak bisa belajar. Inipun bagian dari UU No.15 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi atas  setiap kebijakan, program serta layananpublik yang dilaksanakan oleh penyelenggara  pemerintahan (Pusat, Pemkab/Pemkot beserta unsur pelaksananya (SKPD,OPD dan UPTD). Kami berharap UPTD Disdikdas Kec.Tenggarong Sebrang, jangan wan prestaasi,’ tambah S  yang aktif berjuang untuk kemajuan dusun.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih mendapatkan informasi dari  pengurus dusun untuk memperjuangkan hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Ibu Kadus E, S dan P tokoh adat pun berusaha untuk membangun kemitraan dengan perusahaan tambang PT.JMB yang eksplorasi disekitar wilayah dusun ini agar peduli dengan kondisi puskesman pembantu yang kosong melompong serta kegiatan pemberdayaan warga masyarakat sini, tandas S ketika kontak dengan redaksi (A.P)

 

 

Author: Anton Pasaribu

Share This Post On
468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *