Payung hukum KTR tersebut yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang KTR di Kabupaten Bekasi.

Bekasi Kab,Bekasipost.com – Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit ( P2P) Dinkes Kabupaten Bekasi, Irfan Maulana menegaskan bahwa  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejatinya sudah ada sejak tahun 2009. Tapi, implementasinya baru bisa dilaksanakan setelah diterbitkannya payung hukum KTR tersebut yakni  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang KTR di Kabupaten Bekasi.

“Penerapan dan penindakan baru kuat  dan tegas bisa dilakukan setelah ada Perda-nya,” kata Irfan di Bekasi, Jumat (23/11/2018). Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2019. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini akan dilakukan di delapan lokasi (kawasan) meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, tempat umum, dan tempat dilarang merokok.

Irfan menandaskan, sanksi yang diberikan jika warga melanggar yaitu berupa kurungan penjara serta denda. “Kalau nanti ada tim satgas penindak Perda itu, jadi misal merokok di lingkungan kantor akan disanksi kurungan tiga bulan penjara serta denda Rp 200.000. Selain pelaku pelanggaran, pemimpin di kawasan tersebut juga akan dikenakan denda antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta,” ucapnya.

“Hukuman diberikan ke pemilik kawasan agar pihak pengelola kawasan bisa benar benar mengawasi kawasannya agar bebas dari asap rokok. Kita sangat prihatin, bahkan ditempat layanan kesehatan saja masih saja ada warga yang nekad merokok,” ucap Irfan.

“ Penerapan aturan ini, kita mulai tahap sosiaalisasi berupa pemasangan sejumlah spanduk, pster dan stiker peringatan di kawasan tanpa rokok. Termasuk area kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, para Aparatur Sipil Negara (ASN)

atau pegawai Pemkab kalau mau merokok harus di luar pagar area,” ucap Irfan. “ Sekarang kita pra implementasi, tahapan sosialisasi di seluruh tempat yang menjadi target KTR,” tambah Irfan. (JN)