Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo

Jakarta, Bekasipost.com – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo menegaskan bahwa Indonesia harus dibentengi dari paham radikalisme di kalangan PNS maupun generasi muda, Rabu (28/11/2018)

Soedarmo mengungkap bahwa sebanyak 19, 4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditenggarai tidak setuju atau anti Pancasila. Temuan porsentase ini berdasarkan hasil  survey yang di­lakukan Alvara Research, pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 dengan sam­pel 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Survei melibatkan 1.200 responden dengan kalangan PNS, swasta, profesional dan di BUMN, dengan rentan usia 25-40 tahun.

Karena itu, seperti dilansir dari hasil wawancara Koran Jakarta dengan mantan salah satu deputi Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyatakan bahwa fakta ini harus disikapi secara positif. Indonesia harus dibentengi dari paham radikaalisme. Ketahanan ideologi harus ditingkatkan dengan mendorong ormas-ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam Indonesia dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan moderat lainnya memperkuat kehadiran dan melakukan  perannya makin intensif di lingkungan masyarakat.

Soedarmo menambahkan  ini yang menjadi pemikiran saat ini di Kemendagri dan Kemendikbudi. Bagaimana  menguatkan pemahaman terhadap Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. seperti yang diajarkan disekolah-sekolah. Tidak hanya tekstual seperti yang diajarkan di sekoilah-sekolah. Tapi harus tampak dalam sikap dan perilaku yang positif.

Para generasi muda hanya diajarkan bagaimana mengingat dan meng­hafal Pancasila. Tapi tidak diberi pemahaman bagaimana terbentuknya sejarah dasar negar kita. Bagaimana pidato-pidato setiap pendiri bangsa untuk menyempurnakan Pancasila. Ini yang perlu diajarkan, agar penolakan terhadap Pancasila bias dikikis, tambah Soedarmo  (Agus S/A.P)