Neneng Hassanah, kasus dugaan suap perizinan proyek pembanguan Meikarta (Selasa, 16/11/2018)

Jakarta, Bekasipost.com-  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018) menandaskan bahwa KPK terus melakukan konfirmasi dan pendalaman beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh Neneng Hassanah Yasin, soal pengembalian uang Rp 4,9 miliar terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

“Ada penambahan pengembalian uang setelah total sebelumnya pengembalian uang adalah Rp3 miliar kemudian ada penambahan sehingga total pengembalian berjumlah Rp 4,9 miliar. Itu kami sita dan masuk dalam berkas perkara,” ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018).

“KPK juga melakukan konfirmasi dan pendalaman tentu saja terkait dengan kewenangan Bupati Bekasi pada saat itu sehubungan dengan proses perizinan Meikarta,” kata Febri.

Neneng merupakan salah satu tersangka suap pengurusan perizinan Meikarta tersebut. Tersangka lain dalam kasus ini yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). Neneng Rahmi juga telah mengembalikan uang sejumlah 90 ribu dolar Singapura kepada penyidik KPK.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN). Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Keterlibatan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup komplek. Diduga, kasus suap terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek untuk rencana seluas total 774 hektar yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap. Fase pembangunan pertama seluas 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar, dan fase ketiga 101,5 hektar. Beberapa jenis perijinan harus dimiliki, seperti rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit,  tempat pendidikan dan lain-lain. Sehingga dibutuhkan banyak satuan perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga perijinan lahan makam.

KPK menduga realisasi pemberian komitmen fee fase proyek pertama sekitar  Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas (Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT), pada April, Mei, dan Juni 2018, dari total komitmen Rp 13 miliar (RE)