Neneng usai menjalani pemeriksaan, di KPK, Jumat (23/11/2018). Neneng diperiksa penyidik KPK selama dua jam

Jakarta,Bekasipost. – “Saya tidak mengetahui tentang backdate. Saya tidak tahu tentang backdate itu,” ucap Neneng usai menjalani pemeriksaan, sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Jumat (23/11/2018). Neneng Hasanah, diperiksa penyidik KPK selama dua jam.

Neneng enggan menanggapi berbagai pertanyaan sejumlah awak media terkait Meikarta,  termasuk diantaranya tanggal mundur dalam sejumlah dokumen perijinan. Seperti rekomendasi sebelum penerbitan IMB, perijinan lingkungan dan pemadam kebakaran serta perihal lain.

“Kami menduga persoalan perizinan Meikarta terjadi sejak awal, misal masalah pada tata ruang. Perlu kita ingat, peruntukan lahan dan tata ruang penting diperhatikan agar pembangunan properti dapat dilakukan secara benar dan izinnya tidak bermasalah,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. KPK mendapatkan bukti bahwa sejumlah perizinan Meikarta diduga melanggar aturan.

KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap. 4 yang ditetapkan sebagai tersangka dari pihal Lippo yakni Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama; dan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Tersangka yang diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NNY); Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Bupati Bekasi dkk diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Delta Mas Kabupaten Bekasi. Komitmen fee sejumlah Rp 13 miliar untuk mengurus izin fase 1, sudah diberikan Rp 7 miliar melalui sejumlah kepala dinas (SKPD).

Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap penerima suap yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Jamaludin (Kadis PUPR), Sahat MBJ Nahor (Kadis Damkar), Dewi Tisnawati (Kadis DPMPTSP), dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.( RT)