Pengajuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk PBPU Peserta BPJS Kesehatan di Bekasi

Cikarang,Bekasipost.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bekasi, Nur Indah Yuliati mengatakan bahwa  sedang diajukan perubahan status  fasilitas kesehatan peserta kelas III dari peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)  menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke pemerintah daerah karena  terjadinya tunggakan  dari 126.000 PBPU, peserta BPJS.

Tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Bekasi dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mencapai Rp 71,4 miliar.Tunggakan itu tercatat sampai triwulan pertama di tahun 2018.

Rincian tunggakan iuran, perawatan kelas III sebanyak 28.000 peserta senilai Rp 8,9 miliar, kelas II ada 66.000 orang dengan nilai Rp 35 miliar dan kelas I sebanyak 32.000 peserta dengan tunggakan sekitar Rp 27,5 miliar. Atas dasar tunggakan inilah maka pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi menurunkan status kelas perawatannya bahkan mengajukan perubahan status peserta kelas III dari peserta PBPU menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke pemerintah daerah.

Bila pengajuannya diterima, maka iuran peserta akan dibayarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. “Setelah dijamin oleh pemerintah daerah, masyarakat tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan ini,” tandas Nur Indah, beberapa waktu lalu (11/4/2018).

Kebijakan ini, sebetulnya pernah dilakukan beberapa kali oleh BPJS Kab.Bekasi. Pada tahun 2017, dari total 99.267 peserta PBPU kelas III yang menunggak, sekitar 50.000 ditanggung oleh pemerintah daerah. Status peserta mereka berubah melalui proses verifikasi data oleh pemerintah daerah setempat.

Nur Indah mengharapkan peningkatan kesadaran  peserta kelas I dan II, untuk membayar iuran secara rutin sehingga tidak menyebabkan tunggakan. Karena keterlambatan bayar iuran BPJS akan menyebabkan hambatan membiayai peserta lain yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan mereka. Kebijakan pemerintah pusat terkait layanan fasilitas kesehatan ini sangat didasarkan mekanisme iuran yang mengedepankan prinsip gotong royong dan solidarits kebersamaan (RT).