Sekda Jabar, Iwa Karniwa

Jakarta, Bekasipost.com – Penyelidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, kini terus dilakukan guna mengetahui keterlibatan para pihak yang sudah diperiksa. , penydyik KPK memeriksa Sekda Jawa Barat, Iwa Karniawa, termasuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK, Kamis (29/11)

Sekretaris Dae­rah Jawa Barat (Sekda Jabar), Iwa Karniwa ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tata ruang dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar. Na­mun, Iwa mengaku saat peng­urusan perizinan Meikarta, dia tidak ikut prosesnya.

Sebelum memenuhi pang­gilan penyidik KPK, Iwa sudah melaporkan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Kehadiran Iwa merupakan bentuk dukungan dan upaya Pemprov Jabar kepada KPK untuk me­menuhi dalam rangka pember­antasan korupsi.

“Proses itu ditanyakan kepada saya. Cuma proses itu saya tidak tahu. Kebetulan da­lam proses perizinan itu saya tidak ikut,” kata Iwa, seusai diperiksa penyidik, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (29/11).

Selain Iwa, KPK juga me­manggil sejumlah saksi lain. Mereka adalah analis dokumen Perizinan Lira Sri Mawarni, pensiunan PNS Daryanto, staf dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Heru Gunawan, dua orang pihak swasta Olivia Sari Dewi dan Hanes Citra Tjhie, seorang PNS Andu Nusantara serta Kabid Penataan ruang di­nas PUPR Bekasi Neneng Rah­mi Nurlaili.

Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan Iwa diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati (DT).

Ubah Aturan

Menurut Yuyuk, dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan men­gubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan periz­inan secara menyeluruh.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan per­izinan yang diduga terjadi sejak awal dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin. Peny­idik mendalami sumber uang suap tersebut pada sejumlah pe­jabat dan pegawai Lippo Group.

KPK telah menetapkan sem­bilan tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pe­gawai Lippo Group Henry Jas­men (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Has­sanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). (RE/Ant)