Tersangka kasus Meikarta, Neneng Hasanah , usai menjalani pemeriksaan KPK

Jakarta, Bekasipost.com – Proyek Meikarta sebagai proyek pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit,  tempat pendidikan dan lain-lain merupakan  proyek milik perusahaan properti PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk yang direncakan dibangun diatas lahan seluas total 774 hektar yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, telah menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah kepala dinas.

Usai memeriksa Bupati Bekasi non aktif, KPK akhirnya  menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap perijinan proyek Meikarta. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Pejabat yang terlibat adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Usai diperiksa penyidik KPK, Neneng  meminta maaf kepada seluruh warga Bekasi terkait kasus yang menjeratnya dan berjanji akan kooperatif dengan KPK. “Saya Neneng Hasanah Yasin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi. Saya juga akan kooperatif dengan KPK,” katanya di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (22/10).

Bupati Bekasi Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji senilai Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas disebut diatas (ER)