Illustrasi demo buruh tuntut kenaikan upah (Jakarta, 10/12/2017)

Bekasi Kota, Bekasipost – Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Mohammad Kosim mengatakan, upah minimum kota/kabupaten di Kota Bekasi untuk 2019 ditetapkan sebesar Rp 4.229.756. Nilai ini hanya memiliki selisih lebih rendah sebesar  Rp 4.254 dibanding upah minimum kabupaten (UMK) Karawang yang menembus  angka Rp 4.234.010 per bulan. Berada di urutan ke 2 teratas setelah Kabupaten Karawang untuk semua kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

“Ada kenaikan UMK sebesar 8,03 persen dibanding tahun lalu. Rumus penghitungannya mengacu pada PP Nomor 78 tahun 2015, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Kosim, Kamis (22/11/2018).Tahun lalu nilai UMK di Kota Bekasi mencapai Rp 3.915.353 per bulan, ujar Kosim.

Pada 2017 lalu, nilai UMK di Kota Bekasi mencapai Rp 3.0601.650 per bulan, lalu naik menjadi Rp 3.915.353 di tahun 2018. Kemudian, penetapan upah di tahun 2019, mencapai angka sebesar Rp 4.229.756. Kenaikan upah di tahun 2018 sebesar Rp 313.703 lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah di tahun 2019.

” Dewan Pengupahan Tingkat Kota, yang terdiri dari Apindo, buruh, dan pemerintah, melalui kajian matang berhasil menetapkan UMK tahun ini,” ujar Kosim.Seperti tahun sebelumnya, upah minimum kota/kabupaten di Kota Bekasi tetap paling tinggi, bahkan kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang.

Sementara itu, nilai upah minimum kota/kabupaten di Kabupaten Bekasi telah ditetapkan sebesar Rp 4.146.126 atau ketiga terbesar setelah Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Meski ada kenaikan, upah ini masih dinilai kurang oleh para pekerja/buruh.

Penetapan UMK tersebut dilakukan sejak dua pekan lalu setelah menempuh jalur voting di rapat yang dihadiri Dewan Pengupahan Tingkat Kabupaten.

“Kami yang pertama menetapkan UMK. Setelah ditetapkan, (hasilnya) langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, UMK 2019 sebesar Rp 4,1 juta melalui mekanisme voting dari dewan pengupahan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edy Rochyadi. Edi mengatakan, jalur voting terpaksa dilakukan karena adanya ketidaksepakatan dari nilai yang ditetapkan antara kaum buruh dengan pengusaha. Pengusaha menilai upah yang dipaparkan terlalu tinggi, namun buruh menilai terlalu rendah.

Perhitungan dan penetapan UMK 2019 di Kabupaten Bekasi, juga  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, tandas Edy. Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan UMK dihitung selalu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Untuk Kabupaten Bekasi, kenaikannya sebesar 8,03 persen. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional tahun ini menunjukkan inflasi ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen” “Nilai kenaikan sebesar 8,03 persen sama dengan daerah lain di seluruh Indonesia,” tandas Edi.

Sementara, ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Amir Mahfuds mengatakan, kenaikan UMK tidak sesuai dengan permohonan dan tuntutan  buruh. Buruh menginginkan kenaikan 15 sampai 20 persen atau berkisar di angka  Rp 4,5 juta sampai Rp 4,7 juta. “ Kalau di tanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju. Karena permintaan kami di angka Rp 4,5 sampai Rp 4,7 juta,” ujar Amir menunjukkan ketidakpuasannya. (P.A)