Mahathir, PM Malaysia

Kuala Lumpur, Bekasipost.com  – Hingga 23 Novermber 2018 lalu,, pemerintahan Mahathir  memutuskan  tidak meratifikasi  ICERD (International Convention on Elimination of All Forms of Racism, meski unjuk rasa penolakan terus menyeruak.  Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus mempertahankan Konstitusi Federal Malaysia yang berisi kontrak sosial yang telah disepakati seluruh ras di Malaysia saat negara itu dibentuk.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan unjuk rasa tidak akan bisa menumbangkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Penegasan disampaikan Mahathir saat mengomentari aksi anti-ICERD atau aksi 812 (08/12/2018) yang menolak Konvensi PBB yang melarang segala bentuk diskriminasi ras.

Kantor berita Bernama dan dilansir Malay Mail, Rabu (12/12/2018), Mahathir menyatakan meskipun pemerintahan Pakatan Harapan mengizinkan unjuk rasa di jalanan, hanya melalui pemilihan umum (pemilu) saja pemerintahan bisa diganti. “Apa yang bisa menjatuhkan pemerintahan adalah pemilu,” imbuhnya dalam wawancara dengan acara televisi lokal RTM1 ‘Bicara Khas Bersama Perdana Menteri’

“Jika pemilu dikesampingkan, jika kita mengikuti apa yang diinginkan demonstran, demokrasi tidak akan muncul. Sementara kita mengizinkan demonstrasi, kecil atau besar, demonstrasi itu sendiri tidak bisa menjatuhkan pemerintahan,” cetus Mahathir.

Mahathir menegaskan bahwa pemerintahan Pakatan Harapan tidak akan membatasi kebebasan berbicara. Dia juga menekankan bahwa rakyat bebas untuk mengkritik pemerintahan.

“Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat tapi tidak sampai ke tahap di mana kritikan diabaikan, sebagai contoh, menyangkal peran menteri-menteri di mana mereka harus setuju pada apapun yang diinstruksikan pemimpinnya,” ujar Mahathir.

Mahathir menjelaskan  bahwa pemilu bisa digelar lebih awal untuk meraup dukungan rakyat, jika jelas-jelas pemerintahan yang ada telah gagal. Pernyataan itu disampaikan Mahathir saat mengomentari aksi anti-ICERD (International Convention on Elimination of All Forms of Racism) yang digelar oleh kelompok oposisi pada Sabtu (8/12) lalu. (red/DNews)