Kemendagri Perlu Bentuk Tim Khusus, e-KTP Tercecer (foto:Sindo news)

Jakarta, Bekasipost.com  – Kasus tercecernya ribuan e-KTP dalam beberapa waktu terakhir menyita perhatian Ketua DPR RI. Para wakil rakyat di Komisi II, meminta Kemendagri membentuk tim khusus menangani kasus tersebut.

“ Kami pimpinan DPR sudah meminta dan mendorong Komisi II untuk minta penjelasan kepada Mendagri terkait dengan tercecernya sejumlah KTP elektronik di Duren Sawit dan juga beberapa tempat lain. Ini menjadi perhatian serius,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Pimpinan DPR sudah meminta kepada Komisi II untuk memanggil pihak-pihak terkait termasuk juga perusahaan penyedia blanko e-KTP itu supaya isu ini tidak dipolitisasi dan tidak dijadikan isu politik menjelang pemilu. Ke depannya harus didorong juga sistem pemilu melalui sistem e-voting sehingga duplikasi e-KTP bisa dihindari, ujar Bambang.

“Kalau e-voting input data double pasti di-reject. Jadi, untuk menghindari praktik-praktik manipulasi e-KTP atau duplikasi harusnya semua stake holders sudah memikirkan pelaksanaan e-voting untuk pemilu,” ujar Bambang serius.

Bambang berujar, terkait kasus ini,  DPR menghimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus ini, bahkan bila perlu dibentuk tim khusus. Karena, banyak aspirasi yang muncul di Komisi II DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami permasalahan-permasalahan seputar e-KTP.

“Karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus. Tapi menurut saya kalau itu sudah ditangani dengan baik Mendagri, tidak diperlukan pansus. Tapi kalau tidak, barangkali kawan-kawan di DPR akan mendorong itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali meminta kepada pemerintah untuk lebih mengintensifkan pengawasan e-KTP di daerah. Dia mengakui bahwa pengawasan di Kemendagri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sudah cukup terkontrol. Tapi, pengawasan di daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota ke bawah yang masih minim.

“Walaupun ini sudah di luar kendalinya kementerian dalam negeri dengan adanya otonomi daerah itu menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Kami tetap minta kepada pemerintah daerah dan Kemendagri untuk mengawasi betul tentang peredaran e-KTP. Apalagi kalau terindikasi ada yang bahkan diperjual belikan,” kata Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12)

Namun, Amali membantah bahwa e-KTP yang tercecer itu bisa dimanfaatkan untuk memilih di pemilu nanti. Sebagaimana penjelasan Mendgari dan Dirjen Dukcapil pada raker di Komisi II pekan lalu, mereka menjelaskan akan sulit untuk memalsukan e-KTP. Karena, ada kodifikasinya sendiri. “Saya kira tidak ya, kalau dipakai untuk itu kan gini. Kalau dia pakai itu kan bisa tinggal cocokkan aja, ada di DP4 (daftar potensial pemilih pemilu) sama DPT (daftar pemilih tetap)-nya KPU,” sebutnya. (red/sindo)