Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan) disaksikan dan Menko Polhukam Wiranto (ketiga kanan) serta Wakil Ketua KPK (kiri ke kanan) Saut Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif, Jakarta, Selasa (4/12). Foto Antara

Jakarta, Bekasipost.com – Pada peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia (Harkodia), di Jakarta, Selasa (4/12/2018), Presiden mengatakan bahwa pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Karena itu, ini bagian dari partisipasi masyarakat yang memberikan penghargaan tersebut harus melalui proses verifikasi. Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Presiden menegaskan bahwa korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain.,” tegas Presiden.

Jokowi menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh KPK, pemerintah dan masyarakat. “Selamat hari antikorupsi sedunia. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, ‘civil society’, maupun masyarakat luas,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, setelah melalui pembicaraan panjang, pemerintah sudah ada pada tahap akhir untuk menandatangani “mutual legal assignment” antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swis.”MLA ini ‘legal paltform’ untuk mengejar uang hasil korupsi dan ‘money laundring’ yang disembunyikan di luar negeri,” ungkap Presiden.

Lebih dari 36 ribu aduan yang masuk ke tim Saber Pungli, ungkap Presiden. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Perpres itu merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebih komprehensif dan sistematis. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Presiden (MS/AP)