SIDANG BAWASLU | Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari (kanan memegang mike), sedang membacakan tanggapan atas Pelapor (Kubu Oesman Sapta)

Jakarta, Bekasipost.com – Hasil kajian keputusan tiga lembaga yudikatif : Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan PTUN Jakarta menggarisbawahi – menetapkan bahwa seseorang  yang memiliki jaatan politik, Ketua Umum Partai, harus mengundurkan diri apabila ingin menjadi anggota DPD RI di Pemilu 2019.

Hal itu, disampaikan anggota KPU Hasyim Asy’ari usai menjalani sidang gugatan administrasi di Bawaslu,Jl.Thamrin, Jakarta, Rabu (2/1), menampik  tudingan kubu Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai hanura, yang juga menjadi calon anggota legislatif DPD RI untuk Pemilu 2019 bahwa KPU tidak menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Hasyim, tidak benar terlapor (KPU) menolak melaksanakan perintah putusan PTUN yang intinya membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Kemudian memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Hasyim mengaku, bahwa KPU telah berkirim surat bernomor 1492 pada 8 Desember 2018 kepada OSO agar mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Hanura bila masih ingin menjadi calon anggota DPD RI di Pemilu 2019.

Surat tersebut merupakan hasil kajian keputusan tiga lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan PTUN Jakarta. Maka dari itu Hasyim meminta Bawaslu menolak dalil permohonan gugatan kubu OSO itu.

“Justru dengan terbitnya surat terlapor menunjukkan bahwa KPU menghormati keputusan PTUN,” kata Hasyim.

Hasyim menekankan jika KPU telah berupaya menampung semua masukan dari berbagai pihak. Selain menghormati putusan PTUN, kata Hasyim, KPU juga wajib menjalankan amanat UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30 terkait pencalonan anggota DPD.

“KPU sebagai penyelenggara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” pungkas Hasyim (MS/red).