TPA Burangkeng, beroperasi kembali, Senin (18/3/2019), setelah 14 hari alot kesepakatan. (foto:Kompas.com/Pahlevi)

Bekasi, Bekasipost.com- Aksi demo ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng dengan menutup TPA dan tak memperbolehkan ada aktivitas di dalam TPA, sejak Senin (4/3/2019) berdampak buruk terhadap penanganan sampah di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi. Sampah menumpuk dan menimbulkan dampak, tidak hanya polusi bau disekitar wilayah pasar, pemukiman warga maupun lingkungan sekitar tetapi juga berpotensi timbulnya wabah penyakit  terhadap warga. Ini akibat  kurang sigapnya Dinas Lingkungan Hidup Pemkab.Bekasi mengapresiasi tuntutan warga desa.

Berapa volume tumpukan sampah selama 14 hari TPA ditutup, hingga per Senin (18/3/2019) warga desa memperkenankan TPA Burangkeng kembali beroperasi setelah ada kesepakatan kompensasi ?

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus menyatakan bahwa produksi sampah per hari di wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 800 ton. 140 truk dengan kisaran tonase 6 ton setiap hari membuang sampah di TPA Burangkeng ini.

Sehingga selama 14 hari TPA di tutup oleh warga maka 800 ton per hari x 14 hari maka berkisar 11.000 ton tumpukan sampah bertebaran di wilayah Kabupaten Bekasi. Kita semua mengalami kerugian. Bukan hanya kerugian Pemkab tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi,: ujar Dodi, saat di konfirmasi wartawan, Senin ( 18/3/2019)

Ketua Tim 17 perwakilan warga Desa Burangkeng, Ali Gunawan mengatakan, TPA sudah dibuka pihaknya mulai Senin (18/3/2019) sejak pukul 08.00 WIB. Sejumlah truk sampah pun sudah mulai memasuki TPA untuk membuang sampah yang sudah lama menumpuk.

” TPA sudah mulai dibuka tadi pagi, sekitar jam 8. Truk sampah sudah masuk TPA,” sambut Ali saat dikonfirmasi. Ali menjelaskan, pembukaan TPA oleh warga menyusul adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan warga Desa Burangkeng mengenai pemberian kompensasi berupa uang (bau).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi menyatakan berjanji memberikan kompensasi yang dituntut warga Desa Burangkeng, termasuk kompensasi berupa uang. Pemkab Bekasi tawarkan opsi kompensasi lewat tambahan Anggaran Dana Desa (ADD)  guna menjawab tuntutan warga desa yang sebelumnya meminta pembuatan saluran air di permukiman warga, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA dan lainnya. Kompensasi tambahan ADD karena menyangkut penanganan sampah. Tidak semata mata unsur polusi bau, tambah Dodi.

Ali Gunawan menambahkan,” pada intinya Pemerintah Kabupaten Bekasi berjanji memberikan kompensasi ke warga Burangkeng. Siap memberikan kompensasi berbentuk uang, asal ada aturan yang jelas mengenai itu. Pemda walau menyepakati kompensasi, jangan sampai melanggar aturan,” ujar Ali.

 

Terkait rencana kompensasi tersebut, agar memiliki rujukan aturan maka Pemerintah Desa Burangkeng akan studi banding ke Pemerintah Kota Bekasi guna mempelajari dasar hukum yang jelas tentang kesepakatan pemberian kompensasi berupa uang kepada warga. Pemkot Bekasi berdasarkan kerjasama  dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui sudah lebih dahulu menerapkan pemberian kompensasi berupa uang kepada warga Bantargebang yang terdampak negatif keberadaan TPST Bantargebang. 

“Kami ada rencana studi banding ke Kota Bekasi. Dasar hukum apa yang membuat Kota Bekasi bisa memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang terkena dampak TPA,” tutur Ali (Red/AP)