- (Studi Kasus 1) – Pembangunan Pasar Baru Baros, Banten Mandek

Banten, Bekasipost.com – Pembangunan Pasar Baru Baros di Kampung Jaha, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten mandek. Pasalnya, PT. Senjaya RejekiMas selaku pengembang tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai batas waktu yang ditentukan April 2015.

Kepala Diskoperindag Kabupaten Serang Entus Mahmud Sahiri mengatakan pada awalnya program relokasi Pasar Baros dilakukan dengan mekanisme Build Operate Transfer (BOT).

Tetapi semua berubah karena pihak pengembang tidak mampu menyelesaikan target pembangunan pada April 2015.

“Tadinya BOT, sekarang kembali ke pasar swasta. Pemda akan bicarakan kembali nasib Pasar Baros ke depan,” ujaranya.

Ia menuturkan meski pembangunan belum juga rampung namun bukan berarti tak jadi digunakan. Saat ini pihaknya sedang melakukan peninjauan kembali dan perlu mendapat pertimbangan Bupati karena jika sudah terbangun pasar sepenuhnya menjadi milik swasta.

“Relokasi Pasar Lama Baros itu kita bahas lagi setelah bupati baru. Kebijakan seperti apa, kami akan ikut bantu Bupati baru,” katanya (Sumber : http://tangselpos.co.ic,22/01/2016)

Poin-poin kajian apa yang bisa di ekstrak dari berita yang di “beritakan” kembali ini, sebagai lesson learning atau studi kasus ??

  1. Batas waktu pembangunan molor karena ketidakmampuan pengembang. Ketidakmampuan apa ?? Pastinya finansial. Karena kalau likuiditas dan modal sendiri besar atau kuat, persoalan konstruksi pembangunan dapat dliakukan karena itu persoalan teknis. Lalu, Panitia Lelang, atas dasar apa memenangkan pengembang? Bukankah portofolio pengembang, dari aspek administrasi, aspek kompetensi teknis, aspek finansial, aspek garansi bank, aspek pengalaman konstruksi dan profesionalisme alias bonafiditas di evaluasi dengan sistem gugur, sistem nilai merit, sesuai Kepres RI No.80 Tahun 2003 ?? Perda RTRW nya bagaimana ? Standar evaluasi penawaran berarti tidak dijalankan secara ketat sehingga layak ada dugaan peluang KKN dan konspirasi.
  2. Program awal relokasi BOT kemudian akan menjadi pasar swasta. Bagaimana mekanismenya?? Persoalan hukum apa yang pasti terjadi dan wajib diselesaikan oleh Pemda (Bupati lama) dengan pengembang apabila diambil alih oleh pihak pasar swasta ?? Atau kalaupun Bupati lama terpilih kembali maka persoalan kembali ke titik nadir, potensi tindak pidana korupsi sebelumnya ter-eliminir dengan keberpihakan penataan pasar oleh pihak swasta.
  3. Ketidakpastian nasib para pedagang ke depan, pasca di ambil alih Pemda dan diserahkan ke pihak pasar swasta. Pedagang sepertinya menjadi subjek tetapi dalam beragam kasus pasar, pedagang hanyalah objek katalisator untuk kebijakan pembangunan pasar.
  4. Pembahasan kembali masalah pasar Baros setelah Bupati Baru? Apa artinya ini??
  5. kebijakan Bupati lama berimplikasi pada pengambilan keputusan kebijakan bupati baru. SKPD melemparkan persoalan pengembang ke bupati diakhir periode jabatannya
  6. Kepala SKPD Diskopperindag Kab. Serang buang resiko dan mencari “peluang” berikutnya pada Bupati baru, padahal proses mekanisme penetapan lelang adalah tupoksi dari SKPD.
  7. Tentu, dugaan korupsi dan kongkalikong berpotensi terjadi, di SKPD maupun Bupati dan DPRD. Tapi ketidakmampuan pengembang dijadikan menjadi “modus” kebijakan berikutnya dan mengelimir persekongkolan bersama.
  8. Pejabat birokrasi tidak berorientasi sepenuhnya pada layanan publik.
  9. Kami – SKPD – akan ikut Bupati baru,’ katanya. Apa artinya ini ?? Lempar batu sembunyi tangan. SKPD sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah, pada prinsipnya dan dari kewenangan tupoksinya berkewajiban bekerja untuk keberadaan bupati lama maupun kehadiran bupati baru. Tapi dalam kasus ini, sepertinya SKPD ini, cuci tangan dan ke depan berpihak dengan Bupati baru untuk menyelesaikan persoalan ini.

Poin kajian ini menjadi bahan refleksi kita semua dan menjadi tugas serta tanggungawab bersama guna mewujudkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga UU Otonomi Daerah/ Pemerintahan daerah, benar-benar memiliki indikator kinerja pada warga masyarakat pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Analisa Tim Pusat Kajian Kebijakan Pemda Kab.Bekasi)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*