Sekilas KAJIAN PEMBIAYAAN LAPAK – KIOS PASAR

Sekilas KAJIAN PEMBIAYAAN LAPAK – KIOS PASAR

638
0
SHARE

Oleh : Tim Pusat Kajian Kebijakan Pemda Kab.Bekasi

Bekasipost.com – Di setiap los atau lapak, khususnya di lantai 2 blok BB1 atau BB2 pasar BARU Johar Karawang, tertera bacaan KIOS INI DIJAMINKAN DI BANK BNP. Bank BNP (Bank Nusantara Parahyangan) apakah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Devisa milik Pemerintah atau Swasta ??

Kenapa tidak dijaminkan di Bank Pemerintah yang secara akurat mampu melakukan verifikasi atas likuiditas aktual dan bonafiditas finansial pengembang, ??

Para pembaca bisa membuat kajian dan komentar sendiri sebagai refleksi ketika ada 2 (dua) belah pihak melakukan perikatan bisnis, perdata?

Dalam setiap rancangan perjanjian kerjasama, selalu memuat perihal seperti : (1) Subjek Kerjasama, (2) Objek Kerjasama, (3) Ruang Lingkup Kerjasama, (4) Hak dan Kewajiban, (5) Jaminan pelaksanaan kerjasama, (6) Alokasi Resiko Kerjasama, (7) Jangka Waktu Kerjasama atau Kredit, (8) Larangan Pengalihan Perjanjian Kerjasama, (9) Keadaan Memaksa (major fource), (10) Penyelesaian Perselisihan, (11) Pengakhiran Kerjasama dan Poin terkait Hubungan Kemitraan.

Apakah para pedagang di pasar Johar mendapat penjelasan detail atas hubungan kerjasama mereka dengan PT.SRM, dalam hal opsi membeli dengan cara kredit atau menyewa ?? Apakah tulisan tersebut sebuah bentuk intimidasi secara tidak langsung apabila kewajiban pembayaran mereka macet maka akan ada tindakan eksekusi ?? Atau bentuk positif dari hubungan kerjasama kedua belah pihak ??

Proses pembangunan pihak investor tentu memberikan jaminan dan bank garansi ke pihak Bank. Jaminan Proses Kredit Kios Para Pedagang kepada Bank apakah murni dibebankan kepada Investor atau ketika pedagang tidak mampu atau macet dalam memenuhi kewajibannya maka akan disita ?? Mungkinkah pedagang lebih nyaman ?? Atau bahkan resiko penuh ada di tangan mereka ?? Apa alasan dasar dan landasan hukum pencantuman tulisan tersebut pada los atau lapak pedagang ??

Kajian atas tulisan tersebut suatu bentuk pembelajaran (lesson learning) untuk rencana pembangunan Revitalisasi BOT Pasar baru Cikarang. Draft PKS (Perjanjian KerjaSama) harus transparan dan akuntabel terhadap faktor yang menentukan harga penjualan lapak/los, kios maupun toko dengan sistem pembayarannya.

Kalau tidak, publik dengan jenis kacamata analisanya pasti memiliki pikiran dan dugaan, Proyek Pasar Baru Cikarang, sarat potensi korupsi dan dugaan kongkalikong. Semoga tidak. Atau pihak-pihak terkait silahkan membuktikan bahwa kebijakan Bupati, bersih dari KKN dan tindak pidana Korupsi. Semoga

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY