Izhar MR : Solidaritas Masyarakat Tarumajaya Babelan menolak pipa gas PT.PGN Tbk di jalur pemukiman warga

Bekasipost.com – Demo penolakan penanaman pipa gas PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di jalur pemukiman, dilakukan oleh perwakilan warga masyarakat Tarumajaya Babelan di kantor DPRD Kab.Bekasi, Kamis (21/4). Demo berlangsung kondusif dan menuntut agar pelaksanaan proyek pemasangan pipa gas ini mendapat perhatian penuh dari para anggota Dewan dan juga Pemerintah Daerah, pimpinan Bupati Hj.Neneng Hasanah Yasin.

13046185_231552537205698_890032641_n

Menurut Izhar MR Ketua Solidaritas Masyarakat Tarumajaya Babelan, bahwa Proyek Penanaman Pipa (pipanisasi) Gas oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, selanjutnya di sebut PT. PGN, di wilayah Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, tidak taat terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Izhar menegaskan, sesuai surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomor: S-101/PPSA-1/2016 perihal Informasi Penanganan Pengaduan Lingkungan, diyakni dalam pelaksananaanya telah mengabaikan standar keamanan minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300.K/38/1997 tentang KLASIFIKASI LOKASI PENGGELARAN PIPA TRANSMISI GAS.

Pasal 8 Ayat (1) Pengusaha Wajib menyediakan Tanah untuk tempat digelarnya pipa penyalur dan ruang untuk hak lintas pipa, serta memenuhi ketentuan jarak minimum.

Ayat (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Pengusaha dengan cara membeli, membebaskan, menyewa, atau mendapatkan ijin dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan.

Pasal 9 Ayat (1) Untuk Memenuhi ketentuan Jarak Aman Minimum, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter harus disediakan lahan kosong dari pemukiman warga.

Bahkan, izin yang dikeluarkan oleh Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga Kab. Bekasi sudah kedaluwarsa/tidak berlaku lagi. Bila ditinjau dari tanggal penetapan dan masa berlakunya, (yakni tanggal 6 Desember 2015), namun proyek masih berjalan. Akibat pelaksanaan penanaman pipa gas, jalan menjadi rusak, drainase jalan menjadi buruk, rumah dan pagar milik warga terdampak langsung menjadi retak.

Lebih lanjut Izhar menambahkan, bahwa hasil investigasi warga menyimpulkan bahwa : Penanaman proyek pipanisasi gas PT PGN akan membahayakan warga sekitar. Karena di atas Jalan Tarumajaya dan Babelan tersebut dilewati kendaraan dengan muatan berat; mengingat pipa tersebut ditanam hanya dengan jarak 1 s/d 3 meter dari pemukiman warga, dimana pipa gas berdiameter 24″ bertekanan tinggi yang ditanam bersinggungan langsung dengan rumah warga. Demikian juga rumah-rumah yang letaknya diposisi ring 2, ring 3 dan seterusnya.

Belum lagi pemasangan pipa gas yang sangat dekat dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Puskesmas dan Kantor Desa. Hal ini jelas menjadi kekhawatiran warga yang mengeluh tentang keamanannya dimana warga amat sangat tidak menginginkan seperti kejadian kebocoran dan ledakan pipa gas di daerah lain.

Akibat penolakan warga yang tiada henti, pihak pelaksana proyek mengerahkan kekuatan melalui oknum anggota POLRI dan oknum anggota TNI AL, bahkan sejumlah preman, turut bernegosiasi dengan warga, agar warga tidak lagi melakukan penolakan.

Ada indikasi pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat memanfaatkan kondisi ini dengan berpikir pragmatis atau kepentingan pribadi dengan tidak memerhatikan keselamatan warga. Misalnya turut mengambil proyek betonisasi bekas galian pipa, mengajukan proposal-proposal ‘dengan modus’ untuk perbaikan jalan kampung, musholla-musholla, sarana olahraga, dan lain-lain, yang mestinya hal itu sudah ada dana peruntukannya, seperti, salah satuya Dana Desa.

Ada indikasi KORUPSI atau adanya kerugian Negara, bahwa warga menemukan data SPK (Surat Perintah Kerja) dari main contractor/ PGN Solution ke subcontractor/ PT BSI, yang didalam spesifikasi kerja menerangkan bahwa pengurugan galian pipa menggunakan base course spesifikasi Dinas Pekerjaan Umum.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, tidak menggunakan base course tetapi menggunakan tanah bekas galian. Hal sama juga dilakukan oleh subcontractor lain, yaitu PT Tegma Engineering.

Terhadap telah dilanggarnya peraturan dan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman pipa gas serta hasil investigasi yang membuat warga tidak aman dan nyaman di lingkungannya, maka

Mewakili warga Tarumajaya Babelan, kami mengajukan TUNTUTAN yakni:

  1. Kaji Ulang terhadap Perizinan dan Pelaksanaan penanaman pipa gas PT PGN yang sudah terjadi di Tarumajaya dan Babelan;
  2. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi pejabat publik terkait perizinan dan pelaksanaan penanaman pipa gas PT PGN di Tarumajaya Babelan Bekasi.
  3. Relokasi pipa gas ke jalur/tempat yang lebih aman, Perbaiki jalan yang rusak, drainase jalan yang buruk, rumah dan pagar milik warga yang retak/roboh.

Pada saat pelaksanaan demo warga Tarumajaya Babelan di DPRD Kab.Bekasi, pada hari yang sama (Kamis,21/4) ribuan warga Sukadanau dan sekitar Kecamatan Barat, melakukan demo penolakan keberadaan PT.Gunung Garuda, yang juga melanggar perijinan. Amdal dan ketentuan perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan UU No.27 Tahun 2007 tentang RTRW. (I MR, AP)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*