Ombudsman RI Terima Pengaduan FKP2B Cikarang

Jakarta, bekasipost.com – 5 (Lima) Pengurus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang mendatangi Kantor Ombudsman yang terletak di Jl. HR.Rasuna Said Kav C.19 Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (22/4), terkait program Icon Daerah, Revitalisasi BOT Pasar Baru Cikarang oleh Hj.Neneng Hasanah Yasin, Bupati Kab.Bekasi.

Sebelumnya, Kamis (21/4) siang, 7 (tujuh) pengurus FKP2B menyerahkan berkas pengaduan ke DPR RI Fraksi PDIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan.

Sebagai Lembaga advokasi Negara, Ombudsman selalu menerima pengaduan publik atau pengaduan warga (citizen advocate) yang berkaitan dengan kesalahan administrasi pemerintahan (maladministration) ataupun pelanggaran hak asasi warga. Pengaduan oleh pengurus forum diterima oleh Rudy, staff Ombudsman.

H.Entong Indrajaya selaku Wakil Ketua forum menjelaskan mekanisme penetapan pemenang lelang yang tidak transparan serta pelepasan asset daerah yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

 Bahkan, Yayan, pengurus forum menambahkan adanya issu yang beredar diantara warga pedagang pasar bahwa aset pasar baru Cikarang telah dilelang dan di hargai senilai Rp 3 miliar oleh Pemkab kepada pemborong, yang akan meruntuhkan bangunan pasar tersebut. Bahkan pihak ketiga tersebut sudah melakukan pembayaran dimuka dengan nilai tertentu kepada PT.Senjaya RejekiMas, padahal Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bupati, mewakili Pemkab.Bekasi dengan PT. Senjaya RejekiMas, pemenang lelang BOT Pasar Baru Cikarang, belum dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Rudy menegaskan bahwa jelas sudah terjadi kesalahan dalam prosedur administrasi. “Seharusnya Perjanjian Kerjasama (PKS) nya dulu ditandatangani baru, proses pelimpahan asset bangunan untuk dirubuhkan itu, dilakukan dengan pihak ketiga. Mekanisme ini, tidak benar, ujar Rudy kepada pengurus.

Bahkan, penasehat FKP2B, H.Nasir menambahkan bahwa, HPT (Hak Pemanfaatan Tempat) dari sejumlah pedagang masih ada yang berlaku hingga tahun 2018. Atas aduan tersebut, Rudy menambahkan agar berkas bukti HPT, metrik kios, surat kuning bagi pedagang kios luar, surat keanggotaan pedagang dibawa secepatnya agar tim Ombudsman paling lama 2 minggu, sudah menindaklanjuti pengaduan tersebut ke Bupati, SKPD terkait dan DPRD Kab.Bekasi. Rudy, meminta agar berkas sudah diserahkan Selasa (26/4). (Tim/EP)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*