Arteria Dahlan, anggota DPR RI Fraksi PDIP Pertanyakan Kepastian Hukum Berusaha

Arteria Dahlan, anggota DPR RI Fraksi PDIP Pertanyakan Kepastian Hukum Berusaha

580
0
SHARE
Pengurus FKP2B berdialog dengan Fraksi PDIP DPR RI

Bekasipost.com – Kehadiran 9 (Sembilan) Pengurus Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru (FKP2B) Cikarang untuk ketiga kalinya di ruang Fraksi PDIP Senayan Jakarta, Kamis (28/4) memperlihatkan konsistensi dan keseriusan pengurus untuk mempertanyakan keabsahan Rencana Revitalisasi BOT Pasar Baru Cikarang oleh Bupati Pemkab.Bekasi.

Pada pertemuan pertama, pengurus bertemu dengan Rieke Dyah Pitaloka, dan Aria Bimo, keduanya anggota DPR RI Fraksi PDIP. Berita terkait pengaduan mereka telah di ekspos www.bekasipost.com online maupun BEKASI POST terbitan fisik. Ini ke dua kalinya Forum menyerahan berkas dan dokumen pengaduan kajian hukum pelepasan asset daerah.

Pada pertemuan ketiga ini, pengurus FKP2B Cikarang hadir bersama pengurus Koperasi Desa Sepakat Padang Lawas Tapanuli Selatan, yang mengadukan penyerobotan seluas 12 ribu Ha, tanah adat oleh anak perusahaan PT. RGM (Rajawali Garuda Mas) yang telah habis masa Hak Guna Usaha (HGU) Tanaman Industri, selama 20 tahun. Kedua kelompok berdialog langsung dengan Arteria Dahlan, anggota DPR RI Komisi II, sekitar jam 2 siang, tertunda 2 jam lebih dari jadwal, pukul 11 siang.

Setelah mendalami materi pengaduan FKP2B Cikarang, yang sudah di ekspos di online www.bekasipost.com Arteria memberi tanggapannya sebagai solusi. Para pihak perlu untuk duduk bersama, para pedagang pemegang Hak Pemanfaatan Tempat (HPT), Pengembang PT.Senjaya RejekiMas, SKPD terkait Pasar untuk memastikan posisi dan persoalan yang sekarang di bahas.

“Memastikan masa HPT aktual, rencana design pasar per setiap blok dan banyak hal terkait revitalisasi BOT tersebut, ujar Arteria. Hanya saja memahami intisari persoalan pengaduan ini, pada prinsipnya sudah terjadi penyimpangan hukum dari proses lelang,” lanjut Arteria. Apalagi, para pedagang tidak pernah urun rembuk dan diajak untuk penentuan design maupun penetapan harga

“Apalagi, kepastian hukum untuk berusaha sudah dilanggar. Seharusnya, warga pedagang ditawarin dulu tentang rencana revitalisasi. Kalau para pedagang tidak mau, baru ditawarkan ke calon pedagang luar sesuai dengan rencana tariff dan harga toko/kios dan lapaknya,” tambah Arteria.

Tapi, sesuai komitmen PDIP yang sellu menerima setiap pengaduan dan menindaklanjutinya, sore nanti (Kamis, 28/4) jam 15.30 WIB, kita langsung agendakan untuk menjadi pembahasan Panja (Panitia Kerja) di Komisi II DPR RI. Silahkan, nanti ikut terlibat dalam sidang Komisi, “sambut Arteria, yang disambut gembira oleh pengurus FKP2B Cikarang (P.A/Tim)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY