Prinsip Dasar, Prioritas Penggunaan Dana Desa, 2016 di Kab.Bekasi

Prinsip Dasar, Prioritas Penggunaan Dana Desa, 2016 di Kab.Bekasi

885
0
SHARE

Oleh : Tim Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan Kab.Bekasi

LANDASAN HUKUM

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) No.21 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan masih untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4, PerMen DPDTT menyebutkan: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Merujuk pada pasal 4 dimaksud, maka yang menjadi prioritas kegiatan dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui MUSYAWARAH DESA. Tidak di- intervensi Camat, UPTD, oleh SKPD Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bahkan Bupati, apalagi oleh DPRD.

Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri DPDTT No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyawarah Desa, secara teknis, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tenaga penamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa (PMD) hanya mendampingi masyarakat desa, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tersebut.

Mekanisme pengembilan keputusan menjadi kewenangan forum musyawarah desa itu sendiri. Meski demikian, setiap komponen masyarakaat desa berkewajiban untuk kontrol proses penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam penetapan pengunaan dana desa.

Pemerintahan Desa memiliki kewenangan otonom untuk menyelenggarakan dan mengelola Desa, sesuai UU No.6 Tahun 2014. Dilengkapi Peraturan Menteri DPDTT N0.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/ PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluraan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Tatacara pelaksanaan Musyawarah Desa telah diatur dalam Permen DPDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Dasa.

 PRINSIP DASAR PENGUNAAN DANA DESA

Prinsip dasar dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang diputuskan dalam Musyawarah Desa yakni :

  1. Keadilan

Mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan seluruh masyarakat setempat.

  1. Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan

  1. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam penyusunan Tipologi Desa harus berdasarkan, Kekerabatan Desa, Hamparan, Pola Permukiman, Mata Pencaharian, dan/atau tingkat perkembangan kemajuan Desa.

 PENUTUP

Hasil penetapan penggunaan Dana Desa untuk mendanai program bidang pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sepenuhnya adalah untuk pencapaian target perbaikan kualitas hidup warga masyarakat langsung. Itulah mandat dan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY