Anggaran Pilkada Tidak Bermasalah, DPR Minta Jadwal Tidak Mundur

BekasiPost.com – Kemeterian Dalam Negeri optimis anggaran pemilu kepala daerah di 269 daerah pada 9 Desember 2015 tidak bermasalah. Meski demikian, Kemendagri mengundang sekretaris daerah dan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dari 14 daerah otonom yang diberitahukan belum mengalokasikan anggaran.

Pertemuan untuk membahas anggaran pilkada tersebut akan diselenggarakan di Jakarta, Jumat (17/4). Kemendagri dan Kementerian Keuangan terus mencari solusi agar anggaran tidak menghambat tahapan penyelenggaraan pilkada serentak yang dimulai April 2015.

“Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komisi Pemilihan Umum, berkonsultasi dengan Komisi II DPR dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah, serta memperhatikan setiap masukan mereka,”kata Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kemendagri juga terus memantau dan memfasilitasi pemda untuk menyiapkan anggraan pilkada. Selain itu, Mendagri dalam proses merevisi dua peraturan mendagri (permendagri) untuk memudahkan tugas penyelenggraaan pilkada oleh KPU.

Kedua permendagri itu adalah Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada . poin penting dari revisi yang direncanakan tuntas dalam waktu dekat adalah mempercepat penggunaan belanja hibah dari APBD untuk kepentingan pilkada oleh penyelenggara pemilu di daerah.

Kemendagri akan memanggil sekretaris daerah dan penyelenggara pemilu 14 daerah yang belum mengalokasikan anggaran pilkada untuk melihat duduk persoalan secara utuh. Kemendagri juga mengundang Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam pertemuan tersebut.

“Dari hasil pemantauan, tidak ada masalah penganggaran pilkada. Tidak ada juga laporan pemda yang kesulitan menganggarkan kecuali Majene (Sulawesi Barat) yang meminta bantuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Namun, kami menolak karena pilkada harus APBD,”ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya KPU mengatakan, penyelenggara akan mengundur tahapan pilkada apabila pmerintah daerah tersebut gagal menyediakan anggaran sampai Minggu (19/4). Bahkan, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut mengikuti pilkada serentak tahap kedua pada Februari 2017.

“Kami sudah kirimkan radiogram ke (14) pemda itu. Kami minta sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemda untuk hadir. Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh dari mereka. Jika memang ada masalah, kami akan membantu mencari solusinya. Prinsipnya, anggaran untuk pilkada itu harus siap,”ujarnya.

“Kami tetap yakin setiap pemda bisa menganggarkan kebutuhan pilkada. Hanya saja tidak mudah menggeser anggaran yang telah dialokasikan di APBD untuk pilkada sehingga mereka butuh waktu. Ini soal waktu saja,”kata Reydonnyzar.

(Kompas)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*