Usulan dari Musrenbang Sedot Rp 14 Triliun

SEMARANG – Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan wilayah per eks karesidenan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Kamis (16/4) ini menggelar Musrenbangprov (tingkat provinsi). Musrenbangprov rencananya dilaksanakan di gedung Gradhika Bhakti Praja Kolpleks Kantor Gubernur Jawa Tengah mulai pukul 08.00.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Urip Sihabudin mengatakan, musrenbang tahun ini berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Sebab, didahului dengan musrenbangwil dan disempurnakan dengan dialog langsung antara gubernur dengan bupati/walikota serta beberapa pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Jateng. “selain itu penyusunan rencana pembangunan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Tak hanya dari kanal Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), tapi juga dari kanal lain seperti rembuganjateng.jatengprov.go.id, Lapor Gub, Twitter dan SMS Center ,”ujarnya.

Urip menambahkan, dari berbagai sumber usulan, jumlah kegiatan sementara yang menjadi skala prioritas sebanyak 21.749 dengan kebutuhan dana sebesar Rp 14,921 Triliun. Selanjutnya, merujuk pada pendekatan perencanaan pembangunan, maka kegiatan pembangunan dibagi dalam empat kategori. Yakni pendekatan politis (hasil reses), pendekatan partisipatif (masyarakat), tehnokratis/top down (melalui usulan dari SKPD provinsi) dan pendekatan bottom up (dari pemerintah kabupaten/kota se-jawa tengah / bantuan keuangan).

“Dari pendekatan politis sebanyak 8.658 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp 1,355 triliun, pendekatan partisipatif sebanyak 4.402 kegiatan (Rp 477,203 miliar), tehnokratis / top down sebanyak 4.950 kegiatan (Rp 8,196 triliun) dan pendekatan bottom up sebanyak 3.739 kegiatan (Rp 4,893 triliun),”imbuhnya.

Usulan kegiatan yang telah masuk akan diimplementasikan dengan melihat kemampuan riil keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, rencana penganggaran Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sebesar Rp. 19,119 triliun terdiri atas belanja daerah Rp 19,319 triliun (belanja tidak langsung Rp 13,640 triliun ditambah belanja langsung Rp 5,679 triliun) dan pembiayaan netto Rp 200 miliar. “Kami berharap melalui penerapan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, usulan program atau kegiatan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi benar-benar menjadi kebutuhan riil di lapangan dan mampu mendukung untuk mewujudkan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari –mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi,”tambahnya. (Jawa Pos)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*