Gerakan Moral LSM GMBI Untuk Keadilan Forum Masyarakat Pangandaran Menggugat

Bekasipost.com – Dengan selesainya momentum Pilkada serentak 2015, Lembaga Swadaya Masyarakt (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kembali mengelar aksi gerakan moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak warga negara. Didukung Forum Masyarakat Pangandaran Menggugat, mosi tidak percaya terhadap penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 2015 yang telah dilaksanakan KPUD dan Panwaslu Kab. Pangandaran.

Bahwa dengan dasar dan pertimbangan hukum patut diduga dan berdasarkan fakta yang ada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pangandaran tersebut telah cacat hukum. Dikarenakan KPUD diduga tidak pernah melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi UU Khususnya ketentuan pada Pasal 13, 14 dan Pasal 15. Oleh sebab itu, apabila dikaji ketentuan pasal  maka KPUD Pangandaran tidak pernah melaksanakan.

Dengan bukti nyata bahwa masyarakat periangan khususnya Pangandaran menolak dan melawan segala bentuk ketidak adilan di bumi pertiwi indonesia. Itulah yang selalu disuarakan oleh GMBI. Aksi damai ini berlangsung dengan titik konsentrasi kumpul massa Stasiun Batubara Jl. Ir.Juanda Bekasi Kota menuju Parkir Timur Senayan pada, Senin (21/12)

Dengan mengambil lokasi sasaran dan tujuan aksi yakni, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jl. MH.Thamrin No. 14 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat. Massa LSM GMBI ini tumpah ruah dalam gerakan aksi turun ke jalan dengan akhir sasaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Rasuna Said Kavling C-1 Kuningan Jakarta Selatan. 20151221_092816

Ketua Umum LSM GMBI, M.Fauzan Rahman, SE didampingi ketua Distrik Kota Bekasi, Zakaria mengatakan bahwa Pemilukada kabupaten Pangandaran telah cacat hukum dan meminta pihak kepolisian segera usut penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Oknum KPUD dan Panwaslu Kabupaten Pangandaran. “Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada dalam hal pemungutan suara yang telah dilaksanakan KPUD Kabupaten Pangandaran cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, serta harus dihentikan tahapan prosesnya,” ujar Fauzan.

Ketua Investigasi LSM GMBI Kota Bekasi, Delvin Chan mengatakan bahwa sudah saatnya seluruh elemen masyarakat indonesia dan dengan didukung Stakeholder Pemerintah untuk mendukung agar Bawaslu dan KPU bekerja secara profesional menjalankan amanat sesuai konstitusi. “Bawaslu jangan sampai di intervensi pihak manapun. Sebagai badan pengawas yang profesional dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi warga negara,” tuturnya pada bekasipost.com

“Oleh sebab itu, apabila dikaji ketentuan pasal 13, 14 dan Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah, maka KPUD Pangandaran tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pangandaran, karena sangatlah tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut dengan waktu yang sangat singkat,” tutur Delvin disela-sela aksi demontrasi.

Ketua investigasi yang sering dipanggil Uwa oleh anggotanya ini-pun menjelaskan bahwa sesuai fakta yang terjadi pelaksanaan hal tersebut sejak awal adalah oleh KPUD Kabupaten Ciamis. “Dengan kata lain dapatlah disimpulkan bahwa KPUD Pangandaran hanyalah meneruskan pekerjaan KPUD Kabupaten Ciamis, jadi secara hukum hal tersebut tidaklah dibenarkan karena tidak diatur dalam UU maupun Peraturan Pemerintah,” tegas Delvin

Perbuatan ini merupakan melawan hukum serta patut diduga terindikasi dugaan ada tindak pidana korupsi ditubuh KPUD Kabupaten Pangandaran dan KPUD Kabupaten Ciamis. Dan patut diduga pula Panwaslu Kabupaten Pangandaran tutup mata terkait hal tersebut. Dugaan adanya tindak pidana korupsi adalah pada waktu serah terima belum adanya audit anggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ciamis kepada KPUD Kabupaten Pangandaran. Dan belum adanya transparansi publik kepada masyarakat, yang diatur UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, serta patut diduga tidak diserahkannya hasil audit anggaran terhadap Panwaslu Kabupaten Pangandaran serta diyakini tidak adanya pelolosan dari hasil BPKP/BPK selaku pejabat yang berwenang dalam pemeriksaan audit keuangan.

Maka tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang sedang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pangandaran segera dihentikan, supaya tidak berpotensi menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar yang bersifat melawan hukum. Dan kepada DKPP, KPU, Bawaslu Pusat dan Polri untuk segera menghentikan dan membatalkan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2015 serta merekomendasikan untuk diadakan pemunggutan suara ulang dengan optimal di Kabupaten Pangandaran (Zarkasih)

1 Comment on Gerakan Moral LSM GMBI Untuk Keadilan Forum Masyarakat Pangandaran Menggugat

  1. PT. GUNUNG GARUDA DEPARTEMEN ENGINEERING SERVICE CENTER yang beralamat di Jl. Imam bonjol 4, Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi menahan ijazah karyawan umum nya S1 bahkan sampai bertahun-tahun termasuk juga karyawan yg sudah resign namun ijazah nya tidak di kembalikan. Mantan karyawan yg meminta tetap tidak pernah diberikan. Beberapa karyawan yg ingin mencari pekerjaan lain menjadi terhalang ini artinya HAM karyawan tersebut sdh diinjak-injak. Apakah pemerintah Bekasi menutup mata kasus ini??? Jika pemerintah memang peduli rakyat maka perusahaan seperti ini harus diberi sangsi.

Tinggalkan Balasan ke Lidia Batalkan balasan

Your email address will not be published.

*