KAJI ULANG DASAR REGULASI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PROYEK BOT PASAR BARU CIKARANG

Bekasipost.com – Sebagai bagian dari hak setiap warga untuk berserikat dan menyatakan pendapat maka Forum Komunikasi Pedagang Pasar (FKP2B) Cikarang menerima tamu dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI), wilayah Pemprov Jabar, Rabu (23/3) di balai desa Karang Asih Cikarang Utara Kab.Bekasi. Dialog antar 2 (dua) lembaga swadaya mayarakat, yang independen ini, berkaitan dengan rencana BOT Pasar Baru Cikarang, yang diduga sarat KKN.

Dalam sambutan pembuka, Yuli Sri Mulyati selaku ketua Forum menyatakan bahwa keberadaan forum adalah sebagai wadah kolektif untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, dalam mendukung program pembangunan daerah di wilayah Bekasi. Forum adalah media untuk berdialog khususnya bagi warga pedagang pasar baru Cikarang, dalam memperjuangkan haknya sebagai pengguna pasar tradisional dan warga Cikarang terkait dengan rencana BOT Pasar Baru Cikarang menjadi pasar modern, Plaza dan apartment.

Victor da Costa, sebagai kuasa hukum dari FKP2B, dalam nota pengantarnya, menyatakan bahwa Pemda sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengelola sumber-sumber daya publik karena mendapat mandat konstitusi atau legalitas yuridis, sudah sepatutnya, dalam menyusun kebijakan dan menterjemahkan program pembangunannya juga berdasar pada ketentuan aturan, regulasi dan UU-UU terkait yang selaras dengan implementasi amanat dan mandat UU Pemerintah Daerah (Otda)

Kalau pemerintah Kab.Bekasi menyatakan pasar akan dibongkar, dasar hukumnya, apa? Jelaskan, dong. UU terkait Pasar, UU PT, UU Penanaman Modal, UU Lingkungan & Amdal, UU Pajak, UU lain yang memiliki korelasi dengan revitalisasi pasar, Peraturan Pemerintah terkait BOT, PERDA yang berlaku. Lalu, apakah juga sudah disosialisasikan secara dialogis. Hak atas informasi publik (KIP), terkait lelang dan semuanya, sudah disampaikan secara transparan, atau belum,” ujar Victor yang dengan tekun di dengar oleh peserta forum.

Kita harus menyadari, Pemerintah daerah itu, penyelenggara pemerintahan sekaligus pengelola seluruh sumber daya alam dan asset publik di wilayah Pemkab.Bekasi. Para pedagang pasar sebagai pengguna, fasilitas pasar. Pertanyaannya, siapa pemilik dari wilayah Pemkab.Bekasi ??? Tentu saja, warga masyarakat Kab.Bekasi yang membayar pajak, yang memberikan suaranya kepada seluruh anggota DPRD, yang memberi legitimisasi atas kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati. Kita tidak perlulah menggurui legislatif, yudikatif bahkan eksekutif,” Victor menambahkan, nada datar.

Jadi janganlah, ketika warga pedagang datang mengadu ke DPR RI, ke DPRD, ke Fraksi Partai, ke berbagai pihak, mereka di pingpong tanpa arah. Padahal, mereka adalah warga, pemilik yuridis atas penyelengaraan suatu pemerintahan (negara-red). Atau, ketika suatu kelompok pro, kelompok lain kontra, janganlah di politisir pro kontra tersebut lalu menjadi konflik. Semua sama di mata hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itulah entitas kepemilikan bersama atas negara, atas bangsa ini dan wilayahnya,” lanjut Victor seperti membeberkan sesuatu kepada peserta.

“Kita berterimakasih kepada H.Tata, ketua Fraksi PDIP DPRD Kab.Bekasi yang telah memberikan pandangan dan nasehatnya ketika pengurus forum saat audiensi (Selasa,22/3), di rumahnya,” ungkap Ibu Yuli, ketua forum. Tapi forum meminta, DPRD sesuai tupoksinya, yakni melakukan fungsi pengawasan dan anggaran (budget) harus berkepentingan untuk menelusuri kebijakan tentang BOT ini. Pedagang jelas menolak modernisasi pasar menjadi plaza dan apartment. Pedagang mendukung revitalisasi pasar tradisional menjadi lebih baik. Kami, pedagang tidak mau terlantar. Silahkan, semua fraksi di DPRD dan Bupati, audit terhadap kredibilitas pemenang tender, tambah Yuli. Kita apresiasi Ketua fraksi DPRD PDIP akan mengundang pengurus forum pada rapat Pansus terkait BOT pasar ini, lanjut Yuli yang didampingi Anwar serta beberapa pedagang, ketika di wawancarai para awak media.

NS Hadiwinata (Ketua GNPK - RI Wilayah Jabar)

NS Hadiwinata (Ketua GNPK – RI Wilayah Jabar)

Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) wilayah Pemrov Jabar, menyatakan sebagai mitra KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan membentuk tim khusus untuk mempelajari persoalan BOT pasar baru Cikarang ini. Menindaklanjuti pengaduan kepada KPK, Kejaksaaan, Kejati dan instansi terkait. Dugaan kuat konspirasi lintas elit dan kongkalikong ini akan kita tindaklanjuti,’’ tambah Nana, saat berdialog dengan beberapa wartawan media lokal maupun nasional.

Tentu, kalau para penyelenggara pemerintah daerah sudah tahu aturan tetapi melakukan pelanggaran, kita berkewajiban untuk mencegahnya bahkan memberantasnya, tegas Nana, di dampingi Edi YP, ketua GNPK Kab.Bekasi. (Tim/AP/RE/BK)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*