NS.Hadiwinata, GNPK RI Jabar : Perjanjian Kerjasama BOT Pasar Baru Cikarang Cacat Hukum

Bekasipost.com – Forum komunikasi pedagang pasar baru (FKP2B) Cikarang dikunjungi oleh Nana Supriatna Hadiwinata, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Barat, Sekretariat Forum Pasar Baru Cikarang, pada Selasa, (29/3). Selain memberi dukungan moral kepada pengurus forum dan para pedagang adalah untuk melayangkan surat klarifikasi ke Bupati terkait revitalisasi BOT pasar baru Cikarang, yang sudah dimenangkan oleh PT.Senjaya Rejekimas.

Nana menjelaskan bahwa GNPK RI adalah organisasi independen yang di lindungi oleh 10 Undang-undang. GNPK tidak berpolitik. Termasuk pengurus. Jadi, saya membantah bahwa sudah ada rumor yang mengatakan bahwa rencana investigasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh GNPK RI terkait mekanisme lelang, di tunggangi oleh salah satu calon Bupati.

GNPK RI Jabar hadir dalam persoalan BOT ini untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan untuk pemenangan lelang dijalankan sesuai prosedur normatif, ketentuan Regulasi dan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Pemda untuk mematuhi dan menjalankannya, jelas Nana kepada para ibu pedagang, yang duduk lesehan dilantai.

Tidak ada alasan mereka – Bupati,red- untuk tidak memberikan informasi. GNPK di lindungi oleh 10 Undang Undang Kalau mereka tidak mau memberikan risalah, akan kita gugat dan sampaikan ke publik, tambah Nana yang disambut gembira oleh yang hadir.

Yuli Sri Mulyati, ketua forum yang didampingi H. Bule – pengurus forum, red- menyatakan pembangunan revitalisasi pasar yang diperlukan hanya renovasi tanpa harus mengubah status kepemilikan ataupun penggusuran. Tinggal penataan saja di dalam maupun di pedagang kaki liar.

Ketika Nana ditanyakan seorang Ibu pedagang, ”Apa alasan sebuah pasar direvitalisasi dengan pola BOT?” Ada 2 alasan dasar sebuah pasar direvitalisasi yakni : Pertama, Apakah bangunan itu sudah bobrok atau rapuh dan Kedua, Apakah bangunan pasar itu, sudah tidak produktif atau tidak?,” tanggap Nana kepada semua yang mendengarkan. Kemudian ditambahkan oleh Yuli, kenapa kami membuat Sekretariat disini, biar – Bupati,red) – tahu kondisinya. Toko-toko yang kosong diisi dengan sampah. Padahal retribusi di tarik setiap hari oleh petugas UPTD Pasar. Lanjut Nana, ini terjadi karena pembiaran dari pihak UPTD.

Sangat perlu kebersamaan, menjadi satu membangun daerah. GNPK RI akan terus mengawal baik ke Kejaksaan Tinggi Jabar maupun ke KPK. Paling lama 9 hari, dipastikan keluar Sprindik setelah investigasi ini di tindaklanjuti. Kalau perlu, GNPR RI di 3 (tiga) wilayah – Pemkab. Bandar Lampung, Pemkab. Serang Banten & Pemkab. Karawang Jabar, red – melakukan investigasi atas pembangunan revitalisasi pasar yang tidak tuntas. 3 itu saja sudah cukup bukti untuk tidak layak sebagai pengembang. Sehingga draft PKS itupun, sudah cacat hukum, Dugaan kuat, mekanisme lelangnya pun tidak transparan,” tambah Nana yang kemejanya basah keringat karena ruang sekretariat yang sumpek panas juga bau sampah. (Tim: RE/BK/AP)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*