Author: Anton Pasaribu

Aksi Unjuk Rasa Anti-ICERD Goyang Pemerintahan Mahathir

Kuala Lumpur, Bekasipost.com  – Hingga 23 Novermber 2018 lalu,, pemerintahan Mahathir  memutuskan  tidak meratifikasi  ICERD (International Convention on Elimination of All Forms of Racism, meski unjuk rasa penolakan terus menyeruak.  Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus mempertahankan Konstitusi Federal Malaysia yang berisi kontrak sosial yang telah disepakati seluruh ras di Malaysia saat negara itu dibentuk. Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan unjuk rasa tidak akan bisa menumbangkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Penegasan disampaikan Mahathir saat mengomentari aksi anti-ICERD atau aksi 812 (08/12/2018) yang menolak Konvensi PBB yang melarang segala bentuk diskriminasi ras. Kantor berita Bernama dan dilansir Malay...

Read More

Arman Depari : BNN Sita 4 Dus Ganja Cair, Kiriman dari Jerman

Jakarta, Bekasipost.com–  Para Bandar narkotika internasional menyasar Indonesia menjadi target pasar potensial  dengan berbagai cara. Badan Narkotikaa Nasional (BNN) bersama Bea dan Cukaai mengamankan narkoba jenis baru, ganja cair yang dikirim dari Jerman, disita  di hotel Narita Surabaya, Kamis (6/12) dinihari sekitar pukul 02.00 WIB. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, mengungkap hasil operasi BNN bersama Bea dan Cukai terkait peredaran narkotika jenis ekstasi jaringan Kendari – Tanjung Pinang – Surabaya,  di Jakarta, Selasa (11/12). Arman menambahkan barang bukti yang berhasil disita yakni ganja cair sebanyak empat dus yang berisi 22 botol minyak dengan empat botol bermerek Hempseed/Canabis...

Read More

Bambang Soesatyo, Kemendagri Perlu Bentuk Tim Khusus, e-KTP Tercecer

Jakarta, Bekasipost.com  – Kasus tercecernya ribuan e-KTP dalam beberapa waktu terakhir menyita perhatian Ketua DPR RI. Para wakil rakyat di Komisi II, meminta Kemendagri membentuk tim khusus menangani kasus tersebut. “ Kami pimpinan DPR sudah meminta dan mendorong Komisi II untuk minta penjelasan kepada Mendagri terkait dengan tercecernya sejumlah KTP elektronik di Duren Sawit dan juga beberapa tempat lain. Ini menjadi perhatian serius,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Pimpinan DPR sudah meminta kepada Komisi II untuk memanggil pihak-pihak terkait termasuk juga perusahaan penyedia blanko e-KTP itu supaya isu ini tidak...

Read More

Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Dipanggil KPK terkait Suap Meikarta

  Jakarta,Bekasipost.com  –  KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi dan juga menetapkan tiga kepala dinas yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Sebagaai tersangka, terkait kasus Meikarta. Terkait dalam pengembangan penyelidikan kasus Meikarta ini, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (11/12/2018). Mereka yang dipanggil adalah Ketua DPRD Sunandar dan dua Wakil Ketua...

Read More

Haris Azhar : Isu HAM Belum Jadi Issu Pilpres 2019

Jakarta,Bekasipost.com – Evaluasi perjalanan masa kampanye Pilpres 2019 yang sudah berjalan dua bulan, Timses ke dua paslon  belum melontarkan issu  Hak Asasi Manusia (HAM).  Masing- masing parpol pendukung koalisi dari ke 2 paslon pun tidak secara intensif mengangkat issu HAM. . Direktur Lokataru Haris Azhar menilai kedua pasangan capres-cawapres tidak akan memperjuangkan isu HAM dengan serius. Kalau pun nantinya masingmasing tim sukses memasukkan narasi HAM dalam visi dan misi, Haris menduga dalam perjalanannya narasi tersebut bakalan berubah atau melenceng kepada narasi keadilan atau kesejahteraan. Artinya, narasi besar tentang konsep HAM akan terpinggirkan. “Tidak ada visi-misi HAM terperinci dari kedua...

Read More