Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta maaf ke Komisi XI DPR RI dan mengungkapkan bahwa dirinya belum dapat berkomentar terkait program makan siang gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Terlebih, untuk program makan siang gratis pun tidak ada dalam APBN tahun berjalan atau 2024.
“Bukan kami menghindar, pertanyaan bapak ibu tentang makan siang gratis. Karena di APBN 2024 kan tidak ada, kalau ini adalah untuk pemerintahan baru, bapak ibu sekalian paham bahwa siklus APBN kami nanti ke bapak ibu sekalian dari KEM-PPKF,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2024).
Sri Mulyani menjelaskan untuk APBN 2025 pun, saat ini pemerintah masih menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar postur APBN.
Dirinya juga secara tegas menjawab bahwa adanya isu sumber-sumber dana makan siang gratis bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lah benar.
“Jangan lupa ini pemerintah transisi, kami akan membantu untuk mendesain APBN transisi dengan etikanya ya kita komunikasi dengan pemerintah baru. KPU belum putuskan. Kami ini masih tunggu official KPU sampaikan siapa, kemudian pemerintah baru siapa,” jelasnya.
Nantinya, usulan APBN 2025 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan di parlemen pada 16 Agustus mendatang.
Sejauh dalam pembahasan KEM-PPKF dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyebutkan belum ada membahas terkait makan siang gratis.
“Mohon maaf sekali bapak/ibu apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya ngga bisa komentar makan siang gratis,” tuturnya sambil menyatukan kedua telapak tangan.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wartiah, menyampaikan isu tersebut menjadi kekhawatiran di wilayahnya.
Isu rencana anggaran makan siang gratis senilai Rp400 triliun yang bersumber dari dana BOS pun dikhawatirkan menggerus dana BOS.
"Jadi pertanyaan kami di daerah, yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar? Atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru, kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS yang paling penting, itu yang beredar di daerah kami di NTB,” ungkapnya dalam sesi tanya jawab.
