Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menuturkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi perekonomian negara dari kenaikan dolar Amerika Serikat (AS).
Dalam wawancaranya kepada Bloomberg TV, di sela-sela pertemuan Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia di Washington, dia menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja dengan sangat erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warijo.
“[Pemerintah fokus untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai] peredam guncangan yang efektif dan kredibel,” tuturnya, seperti dikutip dari Bloomberg pada Jumat (19/4/2024).
Adapun, sang Tanah Air juga menuturkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menahan diri dalam melakukan pembelian dolar dalam jumlah besar, untuk keperluan impor atau pembayaran utang untuk menghindari tekanan tambahan pada rupiah.
Eksportir sumber daya alam juga diingatkan untuk mematuhi aturan repatriasi pendapatan dolar untuk menopang cadangan devisa negara.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meskipun penguatan dolar dapat meningkatkan pendapatan pada ekspor, hal ini berisiko dapat menambah tekanan inflasi melalui impor.
Sebagai catatan, Bloomberg melaporkan bahwa Rupiah telah menjadi salah satu mata uang yang paling terpukul di Asia pada bulan ini. Hal ini akibat bank sentral Negeri Paman Sam menunda pemangkasan suku bunga dan ketegangan di Timur Tengah yang meningkat.
Rupiah pada minggu ini telah menurun melampaui Rp16.000 terhadap dolar, pertama kalinya sejak 2020. Hal ini membuat Bank Indonesia meningkatkan intervensinya untuk membendung penurunan yang terjadi.
Kemudian, merosotnya nilai tukar rupiah juga meningkatkan spekulasi bahwa Bank Indonesia akan melanjutkan kenaikan suku bunga ketika meninjau kebijakan moneter pada 24 April 2024. Saat ini suku bunga acuan berada pada tingkat 6%.
Perry juga mengatakan bahwa bank sentral selalu aktif di pasar dan bekerja sama dengan otoritas fiskal, untuk menstabilkan mata uang Tanah Air tersebut.
Di lain sisi, adanya keraguan pada kebijakan fiskal pemerintah yang mendatang membuat nilai tukar rupiah berada dalam tekanan.
Investor internasional menghindari pasar utang Indonesia, dipicu oleh kekhawatiran atas program makan siang gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang diperkirakan akan membebani sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Tim ekonomi Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa pengurangan subsidi energi dapat membantu memberikan ruang belanja untuk program tersebut.
Namun, tanpa strategi pendanaan yang jelas, program tersebut dapat membebankan utang Indonesia pada risiko dan mengancam peringkat negara yang layak investasi, yang baru-baru ini diafirmasi oleh Fitch Ratings dan Moody's Ratings.
Pemerintah kemudian juga berencana untuk memperlebar kesenjangan anggaran pada 2025, menjadi 2,8% PDB dari 2,3% PDB yang ditargetkan pada tahun ini. Sri Mulyani kemudian juga menegaskan bahwa defisit anggaran akan berada tetap di bawah 3%.
