Beredar 35 nama calon anggota kabinet yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Nama calon menteri beredar saat Prabowo-Gibran dikabarkan sedang menyusun kabinetnya.
Sebagian nama tersebut masih menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga tinggi negara di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.
Berikut nama-namanya:
1. Yusril Ihza Mahendra, Menko Polhukam
2. Airlangga Hartarto Menko Perekonomian
3. Zulkifli Hasan, Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
4. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurahman, Menko Marves
Baca juga: Alasan Khofifah Tolak Jadi Menteri Padahal Sudah Menangkan Prabowo dan Gibran di Jatim
5. Ahmad Muzani, Mensesneg
6. Ronny F Sampie, Menkum HAM
7. Wishnu Warhdana, Menteri Keuangan
8. Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek
9. Ponco Agus Praseja, Menteri Kesehatan
10.Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri
11.Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama
12.Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan
13.Fadli Zon, Menteri Sekretaris Kabinet
14.Budisatrio Dwidandono, Menteri LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
15.Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi
16.Rosan Roeslani, Menteri Luar Negeri
17.Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan
18.Dedi Mulyadi, Menteri Sosial
19.Ridwan Kamil, Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
20.Erick Thohir, Meneg BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
21.Kartika Wirjoatmodjo, Menkop UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
22. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
23.Hinca Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.TB Ace Hasan, Menteri Tenaga Kerja
25.Budi Arie Setiadi, Menkominfo
26.Grace Natalie, Menteri Perindustrian
27.Arief Prasetyo, Menteri Perdagangan
28.Budi Karya, Menteri Perhubungan
29.Dede Yusuf Macan, Menpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
30.Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN
31.Bima Arya, Menpora
32.Arif Yahhya, Menteri Desa PDTT (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal)
33.Prof St Burhanuddin, Jaksa Agung
34.Jenderal Pol Listyo Sigit Kapolri
35.Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI
Belum diketahui siapa menyusun data ini.
Namun, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tak ada yang benar soal nama-nama menteri.
"Tidak ada satupun versi yang benar karena apa, karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai," kata Dasco, pekan lalu.
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, masih rutin melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.
Prabowo masih melihat portofolio sosok balal calon menteri yang ada.
Bukan jatah parpol
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Prabowo - Gibran tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).
Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).
Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).
Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.
Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.
“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.
Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.
Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.
“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.
Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.
“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.
“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.
Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.
Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.
“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur dia.
